BANDUNG – Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya Guna, secara resmi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi prioritas kebijakan pembangunan daerah. Dalam pernyataannya, ia menekankan agar pemerintah tidak hanya terjebak pada fokus pembangunan infrastruktur fisik, melainkan harus mampu menyeimbangkan prioritas dengan program pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran yang masih menjadi tantangan besar di Jawa Barat.
Urgensi Keseimbangan Antara Infrastruktur dan Kesejahteraan Sosial
Ketua DPRD Jabar menilai bahwa pembangunan fisik memang diperlukan untuk menunjang roda ekonomi. Namun, ia mengingatkan bahwa kemajuan sebuah provinsi tidak hanya diukur dari kemegahan bangunan atau jalan, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakatnya. Menurutnya, alokasi anggaran dan perhatian pemerintah harus mulai bergeser pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga.
Buky Wibawa Karya Guna menyoroti bahwa masih banyak warga di berbagai pelosok Jawa Barat yang membutuhkan intervensi ekonomi secara nyata. Oleh karena itu, sinergi antara pembangunan sarana prasarana dan penguatan ekonomi kerakyatan menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
Fokus Utama pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas kebijakan, Ketua DPRD Jabar mendorong agar instansi terkait di lingkungan Pemprov Jabar merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menangani isu sosial. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan DPRD meliputi:
- Penciptaan lapangan kerja baru melalui pemberdayaan UMKM dan sektor riil.
- Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat di bawah garis kemiskinan.
- Peningkatan kualitas pendidikan vokasi untuk menyesuaikan keahlian tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
- Pemerataan akses layanan kesehatan dan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan.
Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menekan angka pengangguran terbuka di Jawa Barat yang seringkali menjadi salah satu yang tertinggi di tingkat nasional. Ketua DPRD Jabar berharap pemerintah daerah lebih responsif terhadap dinamika ekonomi global yang berdampak pada daya beli masyarakat lokal.
Harapan untuk Kebijakan yang Lebih Inklusif
DPRD Jabar berkomitmen untuk terus mengawal proses penganggaran agar lebih pro-rakyat. Buky menyatakan bahwa koordinasi antara legislatif dan eksekutif harus diperkuat untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD memiliki dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.
Langkah ini diambil demi memastikan bahwa Jawa Barat tidak hanya maju secara visual, tetapi juga kuat secara fundamental ekonomi. Keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia menjadi syarat mutlak agar provinsi ini dapat bersaing di masa depan tanpa meninggalkan kelompok masyarakat yang rentan.
Demikian informasi terkini mengenai aspirasi legislatif terkait arah kebijakan pembangunan di Jawa Barat. Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai kebijakan publik dan berita daerah lainnya, Anda dapat membaca berita terkait di portal kami.
Comments