Salah satu catatan di awal pedoman: Indonesia mencapai sebagian besar target MDGs, tetapi capaian antarprovinsi masih berbeda jauh. Tujuan 10 SDGs lahir dari persoalan yang sama, bahwa rata-rata yang baik bisa menyembunyikan kelompok dan wilayah yang tertinggal.
Apa saja targetnya
- 10.1 Pada 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
- 10.2 Memberdayakan dan mendorong inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua orang.
- 10.3 Menjamin kesempatan yang setara dan mengurangi ketimpangan hasil, termasuk menghapus hukum dan kebijakan yang diskriminatif.
- 10.4 Mengadopsi kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar.
- 10.5 sampai 10.c Pengaturan pasar keuangan, suara negara berkembang dalam lembaga global, migrasi yang aman dan teratur, perlakuan khusus bagi negara berkembang, aliran sumber daya pembangunan, dan penurunan biaya pengiriman uang pekerja migran.
Arah kebijakan RPJMN 2020-2024
- mengentaskan kemiskinan;
- mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
- memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
- melakukan pembangunan kewilayahan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan.
Indikator yang unik untuk Indonesia
Selain indikator global, Lampiran 4 menambahkan ukuran yang dekat dengan kenyataan daerah: jumlah desa tertinggal, jumlah Desa Mandiri, jumlah daerah tertinggal, rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, dan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
Ada pula indikator tentang jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan terakhir dan jumlah penanganan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia, serta indikator migrasi seperti jumlah dokumen kerja sama ketenagakerjaan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja luar negeri.
Cara memakainya di daerah
Karena kesenjangan bersifat spasial, Tujuan 10 paling bermanfaat bila dibaca sampai tingkat kecamatan dan desa. Itu sejalan dengan matriks non-pemerintah pada Renaksi yang meminta lokasi kegiatan dicatat sampai kecamatan. Jika beberapa organisasi bekerja di desa yang sama sementara desa tetangganya tidak tersentuh, pola itu terlihat dari matriks dan dapat dijadikan bahan diskusi pada pleno dan konsultasi publik.
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2020), Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Edisi II. Pedoman ini mengacu pada RPJMN 2020-2024. Pembaca disarankan memeriksa dokumen perencanaan terbaru untuk target dan program yang berlaku saat ini.
Comments